PENANGANAN KESEHATAN VS EKONOMI DITENGAH PANDEMI

Awalnya ketika Wuhan Tiongkok didera wabah Corona pada akhir tahun 2019, WHO sudah memperkirakan akan terjadi penyebaran secara luas. Sejumlah negara telah melakukan langkah-langkah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Ada yang menerapkan karantina penuh (lockdown) atau pembatasan sosial. Pabrik-pabrik pun membatasi produksi, toko-toko tutup, pelajar dan pekerja kantoran diminta belajar dan bekerja di rumah. Alhasil Covid-19 tak hanya menyebabkan masalah kesehatan, melainkan juga perekonomian. IMF memprediksi ekonomi global akan jatuh ke minus 3 persen pada 2020. Proyeksi ini turun 6,3 poin dari estimasi 3,3 persen yang dipatok pada Januari lalu. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk segera melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus Corona atau Covid-19.

Di tengah pandemi  Covid-19, Pemerintah dihadapkan pada dua pilihan prioritas yang harus diselamatkan, yakni kesehatan masyarakat atau kesehatan ekonomi.  Dalam skala prioritas tampak sisi ekonomi lebih dikedepankan terutama dalam penyediaan anggaran penanganan corona. Tak kurang pemerintah Jokowi mengelontorkan 405,1 trilyun rupiah dengan rincian alokasi sebagai berikut : 75 trilyun untuk belanja bidang kesehatan, 110 trilyun untuk perlindungan sosial, 70,1 trilyun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat serta 150 trilyun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Dengan “hanya” 75 trilyun bagi sektor kesehatan seakan pemerintah optimis mampu keluar dari lubang ancaman krisis kemanusiaan dan “harga nyawa” masyarakat. Jadi, kesehatan dan ekonomi adalah dua sisi yang saling memengaruhi. Di satu sisi, pemberlakuan social distancing membuat ekonomi melambat, dan lama-kelamaan akan terhenti karena terbatasnya interaksi pergerakan manusia dan pergerakan barang. Di sisi lain, kebijakan tersebut dapat mengurangi penyebaran covid-19.

Dari aspek kesehatan, penanganan cepat diusahakan pemerintah dengan membentuk tim satuan tugas penanggulangan covid-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden. Berkaitan dengan langkah itu, pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden menandatangai Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Langkah strategis juga segera diambil pemerintah terutama dalam bidang kesehatan. Rumah sakit rujukan covid-19 ditambah. Awalnya disiapkan 100 RS pemerintah ditambah menjadi 132 RS pemerintah, 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Langkah ini diambil untuk memutus rantai penularan covid-19 dengan perhatian utama pemerintah adalah kesehatan masyarakat.

Upaya menurunkan kurva jumlah kasus baru Covid-19 juga berdampak pada perekonomian, terutama akibat penerapan karantina wilayah dan pembatasan mobilitas. Namun, hal ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan dalam situasi sekarang. Karena kebijakan apapun yang dipilih, ekonomi tetap sedang tidak baik-baik saja. Resesi dipastikan tetap akan terjadi. Pemicunya adalah kepanikan rumah tangga dan perusahaan menghadapi ketidakpastian pandemi itu sendiri. Kesulitan ekonomi terkait erat dengan pekerjaan sebagai sumber pendapatan.

Demi mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah mulai menerapkan “new normal”, debat yang muncul adalah bagaimana menyeimbangkan kesulitan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan risiko kesehatan publik. Oleh karena itu, Pemerintah membuat stimulus fiskal sebagai bentuk intervensi dalam menstabilisasi ekonomi. Selain bertujuan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, stimulus diarahkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang ekstrim melalu jaring pengaman sosial (social safety net) bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).  Bentuk lainnya adalah subsidi listrik dan perluasan bantuan sosial antara lain berupa kartu sembako, program keluarga harapan (PKH) dan kartu Prakerja dilakukan Pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19.  Untuk menyokong keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perbankan diminta untuk memberikan restrukturisasi pinjaman seperti penurunan suku bunga, perpanjangan waktu pembayaran, dan penundaan cicilan kredit untuk para debiturnya. Pemerintah juga merelaksasi berbagai persyaratan bagi calon debitur untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Usaha Mikro (UMi).

Krisis yang dihadapi dunia termasuk Indonesia saat ini merupakan kombinasi antara krisis kesehatan dan ekonomi. Hal ini menempatkan pemerintah pada pilihan kebijakan yang sulit. Apa yang mesti dikerjakan lebih dulu? Menekan penyebaran kasus Covid-19 atau selamatkan perekonomian. Kedua pilihan kebijakan yang saling bertolak belakang: antara kehilangan nyawa atau terciptanya pengangguran. Meskipun sulit namun pemerintah telah menjalankan aspek kesehatan dan ekonomi secara beriringan. Jika berfokus pada kesehatan saja, lumpuhnya ekonomi diyakini pemerintah bakal membuat sumber daya kesehatan bakal bertumbangan. Begitu pula sebaliknya, jika pemerintah berfokus pada roda perekonomian, wabah mudah menyebar yang ujung-ujungnya mematikan aktivitas perekonomian. Jalan pemerintah untuk mengatasi krisis ini masih panjang. Sama halnya dengan pandemi Covid-19 yang entah kapan akan berakhir.

Sumber :

Abdi, Muhammad Nur, dkk. 2020. Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Akmen Jurnal Ilmiah. Vol 17 (1), ISSN : 2621-4377.

Hanoatubun, Silpa. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. EduPcycouns Journal. Vol 2 (1), ISSN : 2716-4446.

https://katadata.co.id/timdatajournalism/analisisdata/5f12658719721/simalakama-mitigasi-covid-19-kesehatan-atau-ekonomi
https://koran.tempo.co/read/berita-utama/453499/mendorong-ekonomi-atau-menjaga-kesehatan#

Nurwati, Nunung, dkk. 2020. Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19 terhadap Kesehatan Mental Masyarakat di Indonesia. Jurnal Pekerjaan Sosial. Vol 3(1), ISSN : 2620-3367.

Seruan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan nomor 5 tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah corona virus disease (COVID-19).

Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

On Key

Related Posts

Ingat! Ngak Boleh ‘Main Saham’, Bahaya!

Oleh : A. Syahida Ulhaq Pasryb Pengurus GenBI UNM Periode 2020 Essai Ruang Karya GenBI UNM Globalisasi GENBIUNM.COM – Judi, riba, ngak halal, ‘main saham’ itu dosa! Pokoknya ngak boleh!

GenBI UNM